Belajar Etika Dalam Negeri

Kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada awalnya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada pada masa Yunani. Sejarah intelektual Barat juga selalu dimulai dengan Yunani, lebih tepatnya lagi adalah periode Yunani Kuno. Ini tidak untuk mengatakan bahwa semua ilmu pengetahuan yang bukan berasal dari Yunani adalah inferior. Hampir semua negara yang ada di belahan dunia akhirnya dating untuk mempengaruhi pemikiran barat, tidak terkecuali Indonesia.

Rencana pemerintah Indonesia yang akan mengirimkan anggota DPR untuk melakukan study banding ke Yunani menjadi bahan perbincangan khalayak ramai saat ini. Mereka mendelegasikan beberapa anggota DPR untuk melakukan kunjungan dengan maksud untuk belajar etika. Namun, dikarenakan setiap kunjungan pemerintah (anggota DPR) ke luar negeri tidak membuahkan hasil dan juga tidak terakomodasi dengan riil, maka masyarakat menanggapinya dengan sinis. Belum lagi terselesaikan masalah pembangunan gedung DPR yang baru, akan tetapi pemerintah sudah memunculkan permasalahan- permasalahan baru yang seharusnya tidak terjadi. Pemerintah harus menyadari mengenai hal seperti ini bahwa mengingat banyaknya kontroversi dari pelbagai kalangan.

Baru kemarin kita memperingati setahun rezim SBY- Budhiono yang dinyatakan kurang berhasil dalam menjalankan tugasnya. Banyak dari kalangan mahasiswa yang berunjuk rasa mengenai hal tersebut karena ketidakpuasan mereka dengan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa negara kita masih dalam tataran degradasi.

Seperti yang pernah dikatakan oleh mantan Presiden kita (almarhum KH. Abdurrahman Wahid) bahwa bangsa ini termasuk bangsa yang lemah, bangsa yang penakut. Beliau berkata demikian tentu mempunyai landasan. Terbukti dengan masih banyaknya koruptor yang sampai saat ini masih berkeliaran dimana-mana. Hal ini sudah jelas bahwa keadaan negara kita semakin terpuruk.

Konon, dulu bangsa Indonesia termasuk negara yang dikategorikan kaya dalam segala hal, seperti kekayaan alam dan budaya. Namun, sekarang menjadi negara miskin yang mempunyai banyak hutang. Pemerintah tidak bisa mengatur dan mengolah kekayaan yang dimiliki negara, hal ini disebabkan minimnya ilmu pengetahuan yang ada di negara kita.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap Sunber Daya Manusia menjadi salah satu penyebab kemunduran bangsa ini, terutama dalam segi perekonomian. Mereka masih mementingkan diri sendiri ketimbang memenuhi hak-hak rakyat.

Jika kita melihat keadaan bangsa ini, banyak sekali rakyat miskin dan anak-anak terlantar yang belum terpenuhi haknya. Pemerintah harus memikirkan kembali secara matang mengenai kunjungannya ke luar negeri. Kepentingan dalam negeri masih banyak yang belum terealisasi, belum juga kalau kita menghitung biaya yang akan dikeluarkan untuk study banding tersebut. Bagaimanapun juga pemerintah harus mengatur RAPBN sebaik mungkin dan memanfaatkannya agar tidak sia-sia dalam pengeluarannya.

Sebenarnya, kalau kita berpikir secara logis dan mempertimbangkannya dengan keadaan bangsa ini, saya yakin dana tersebut akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk kepentingan dalam negeri, terutama mengenai hak-hak rakyat. Wajar saja kalau rencana kunjungan ini menjadi sorotan dan dikecam oleh banyak kalangan, terutama rakyat kecil.

Seandainya bangsa kita memiliki pemimpin seperti khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz (salah satu kholifah pada masa pemerintahan Bani Umayyah), dimana pada masa itu rakyatnya kebingungan antara yang satu dengan yang lainnya dalam hal sedekah. Tidak ada satupun yang mau menerima sedekah dari yang lainnya dikarenakan rakyatnya tidak ada miskin, semuanya tercukupi. Akan tetapi, hal ini tidaklah mungkin dikarenakan sangat berbanding terbalik dengan negara kita yang mempunyai begitu banyak kekayaan alam, namun kaum miskin berada dimana-mana. Banyaknya anak terlantar yang semestinya dilindungi oleh negara, akan tetapi hak mereka sama sekali tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan kinerja pemerintah yang kurang efektif dan masih mementingkan pribadi mereka. Seyogyanya pemerintah mau dan mampu mengintrospeksi diri serta tidak memprioritaskan diri sendiri.

Sebenarnya kalau pemerintah hendak belajar etika, tidaklah jauh-jauh sampai ke luar negeri. Bangsa kita mempunyai banyak ulama yang bisa membimbing mereka, memberikan fatwa. Saya yakin para ulama akan senang jika dimintai untuk memberikan wejangan ataupun mengajarkan etika demi kepentingan rakyat. Disamping tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak juga pasti mendapat dukungan dari masyarakat serta kekaguman rakyat terhadap tindakan pemerintah.

menyoal

menyoal

Belajar Etika Dalam Negeri

Kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada awalnya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada pada masa Yunani. Sejarah intelektual Barat juga selalu dimulai dengan Yunani, lebih tepatnya lagi adalah periode Yunani Kuno. Ini tidak untuk mengatakan bahwa semua ilmu pengetahuan yang bukan berasal dari Yunani adalah inferior. Hampir semua negara yang ada di belahan dunia akhirnya dating untuk mempengaruhi pemikiran barat, tidak terkecuali Indonesia.

Rencana pemerintah Indonesia yang akan mengirimkan anggota DPR untuk melakukan study banding ke Yunani menjadi bahan perbincangan khalayak ramai saat ini. Mereka mendelegasikan beberapa anggota DPR untuk melakukan kunjungan dengan maksud untuk belajar etika. Namun, dikarenakan setiap kunjungan pemerintah (anggota DPR) ke luar negeri tidak membuahkan hasil dan juga tidak terakomodasi dengan riil, maka masyarakat menanggapinya dengan sinis. Belum lagi terselesaikan masalah pembangunan gedung DPR yang baru, akan tetapi pemerintah sudah memunculkan permasalahan- permasalahan baru yang seharusnya tidak terjadi. Pemerintah harus menyadari mengenai hal seperti ini bahwa mengingat banyaknya kontroversi dari pelbagai kalangan.

Baru kemarin kita memperingati setahun rezim SBY- Budhiono yang dinyatakan kurang berhasil dalam menjalankan tugasnya. Banyak dari kalangan mahasiswa yang berunjuk rasa mengenai hal tersebut karena ketidakpuasan mereka dengan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa negara kita masih dalam tataran degradasi.

Seperti yang pernah dikatakan oleh mantan Presiden kita (almarhum KH. Abdurrahman Wahid) bahwa bangsa ini termasuk bangsa yang lemah, bangsa yang penakut. Beliau berkata demikian tentu mempunyai landasan. Terbukti dengan masih banyaknya koruptor yang sampai saat ini masih berkeliaran dimana-mana. Hal ini sudah jelas bahwa keadaan negara kita semakin terpuruk.

Konon, dulu bangsa Indonesia termasuk negara yang dikategorikan kaya dalam segala hal, seperti kekayaan alam dan budaya. Namun, sekarang menjadi negara miskin yang mempunyai banyak hutang. Pemerintah tidak bisa mengatur dan mengolah kekayaan yang dimiliki negara, hal ini disebabkan minimnya ilmu pengetahuan yang ada di negara kita.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap Sunber Daya Manusia menjadi salah satu penyebab kemunduran bangsa ini, terutama dalam segi perekonomian. Mereka masih mementingkan diri sendiri ketimbang memenuhi hak-hak rakyat.

Jika kita melihat keadaan bangsa ini, banyak sekali rakyat miskin dan anak-anak terlantar yang belum terpenuhi haknya. Pemerintah harus memikirkan kembali secara matang mengenai kunjungannya ke luar negeri. Kepentingan dalam negeri masih banyak yang belum terealisasi, belum juga kalau kita menghitung biaya yang akan dikeluarkan untuk study banding tersebut. Bagaimanapun juga pemerintah harus mengatur RAPBN sebaik mungkin dan memanfaatkannya agar tidak sia-sia dalam pengeluarannya.

Sebenarnya, kalau kita berpikir secara logis dan mempertimbangkannya dengan keadaan bangsa ini, saya yakin dana tersebut akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk kepentingan dalam negeri, terutama mengenai hak-hak rakyat. Wajar saja kalau rencana kunjungan ini menjadi sorotan dan dikecam oleh banyak kalangan, terutama rakyat kecil.

Seandainya bangsa kita memiliki pemimpin seperti khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz (salah satu kholifah pada masa pemerintahan Bani Umayyah), dimana pada masa itu rakyatnya kebingungan antara yang satu dengan yang lainnya dalam hal sedekah. Tidak ada satupun yang mau menerima sedekah dari yang lainnya dikarenakan rakyatnya tidak ada miskin, semuanya tercukupi. Akan tetapi, hal ini tidaklah mungkin dikarenakan sangat berbanding terbalik dengan negara kita yang mempunyai begitu banyak kekayaan alam, namun kaum miskin berada dimana-mana. Banyaknya anak terlantar yang semestinya dilindungi oleh negara, akan tetapi hak mereka sama sekali tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan kinerja pemerintah yang kurang efektif dan masih mementingkan pribadi mereka. Seyogyanya pemerintah mau dan mampu mengintrospeksi diri serta tidak memprioritaskan diri sendiri.

Sebenarnya kalau pemerintah hendak belajar etika, tidaklah jauh-jauh sampai ke luar negeri. Bangsa kita mempunyai banyak ulama yang bisa membimbing mereka, memberikan fatwa. Saya yakin para ulama akan senang jika dimintai untuk memberikan wejangan ataupun mengajarkan etika demi kepentingan rakyat. Disamping tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak juga pasti mendapat dukungan dari masyarakat serta kekaguman rakyat terhadap tindakan pemerintah.

merokok

Kebanyakan Perokok Dari Golongan Menengah Kebawah
Bicara tentang merokok, saya kira tidak asing. Banyak masyarakat ataupun mahasiswa yang merokok dengan tujuan hanya untuk bergaya (bukan suatu kebutuhan tertentu). Mereka sama sekali tidak menghiraukan efek negatifnya. Merokok di tempat umum seperti di halaman kampus dan sekitarnya ini sangat merugikan. Disamping membahayakan diri sendiri juga menggangu aktivitas orang lain. Justru bahaya bagi perokok pasif lebih besar ketimbang perokok aktif.
Dengan uang saku yang seharusnya buat jajan ataupun kebutuhan belajar lainnya, mereka belikan rokok yang justru membahayakan bagi kesehatan. Sungguh ironis sekali bangsa ini. Apalagi mereka masih menggantungkan hidupnya dari orang tua. Mending kalau orang tuanya tergolong orang yang berduit, bagaimana kalau uang sakunya pas-pasan? Hal ini perlu dipikirkan secara matang terutama bagi para perokok. Disamping mengurangi jatah makan juga banyak kerugian hal kesehatan. Hal ini bisa dikatakan bahwa perokok itu mengganggu hak asasi orang lain.
Lebih parahnya lagi, mereka tidak menyadari akan bahaya tersebut walaupun didalam kemasan telah tertuliskan dampak negative dari rokok. Seakan-akan peringatan pemerintah tersebut hanyalah angin lewat.
Kalu kita tinjau, justru para perokok itu kebanyakan dari kalangan menengah kebawah. Sungguh ironis sekali orang yang menghambur-hamburkan uangnya hanya untuk sesuatu hal yang tanpa disadari bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain.

kunjungan DPR ke Yunani

Belajar Etika Dalam Negeri

Kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada awalnya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada pada masa Yunani. Sejarah intelektual Barat juga selalu dimulai dengan Yunani, lebih tepatnya lagi adalah periode Yunani Kuno. Ini tidak untuk mengatakan bahwa semua ilmu pengetahuan yang bukan berasal dari Yunani adalah inferior. Hampir semua negara yang ada di belahan dunia akhirnya dating untuk mempengaruhi pemikiran barat, tidak terkecuali Indonesia.

Rencana pemerintah Indonesia yang akan mengirimkan anggota DPR untuk melakukan study banding ke Yunani menjadi bahan perbincangan khalayak ramai saat ini. Mereka mendelegasikan beberapa anggota DPR untuk melakukan kunjungan dengan maksud untuk belajar etika. Namun, dikarenakan setiap kunjungan pemerintah (anggota DPR) ke luar negeri tidak membuahkan hasil dan juga tidak terakomodasi dengan riil, maka masyarakat menanggapinya dengan sinis. Belum lagi terselesaikan masalah pembangunan gedung DPR yang baru, akan tetapi pemerintah sudah memunculkan permasalahan- permasalahan baru yang seharusnya tidak terjadi. Pemerintah harus menyadari mengenai hal seperti ini bahwa mengingat banyaknya kontroversi dari pelbagai kalangan.

Baru kemarin kita memperingati setahun rezim SBY- Budhiono yang dinyatakan kurang berhasil dalam menjalankan tugasnya. Banyak dari kalangan mahasiswa yang berunjuk rasa mengenai hal tersebut karena ketidakpuasan mereka dengan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa negara kita masih dalam tataran degradasi.

Seperti yang pernah dikatakan oleh mantan Presiden kita (almarhum KH. Abdurrahman Wahid) bahwa bangsa ini termasuk bangsa yang lemah, bangsa yang penakut. Beliau berkata demikian tentu mempunyai landasan. Terbukti dengan masih banyaknya koruptor yang sampai saat ini masih berkeliaran dimana-mana. Hal ini sudah jelas bahwa keadaan negara kita semakin terpuruk.

Konon, dulu bangsa Indonesia termasuk negara yang dikategorikan kaya dalam segala hal, seperti kekayaan alam dan budaya. Namun, sekarang menjadi negara miskin yang mempunyai banyak hutang. Pemerintah tidak bisa mengatur dan mengolah kekayaan yang dimiliki negara, hal ini disebabkan minimnya ilmu pengetahuan yang ada di negara kita.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap Sunber Daya Manusia menjadi salah satu penyebab kemunduran bangsa ini, terutama dalam segi perekonomian. Mereka masih mementingkan diri sendiri ketimbang memenuhi hak-hak rakyat.

Jika kita melihat keadaan bangsa ini, banyak sekali rakyat miskin dan anak-anak terlantar yang belum terpenuhi haknya. Pemerintah harus memikirkan kembali secara matang mengenai kunjungannya ke luar negeri. Kepentingan dalam negeri masih banyak yang belum terealisasi, belum juga kalau kita menghitung biaya yang akan dikeluarkan untuk study banding tersebut. Bagaimanapun juga pemerintah harus mengatur RAPBN sebaik mungkin dan memanfaatkannya agar tidak sia-sia dalam pengeluarannya.

Sebenarnya, kalau kita berpikir secara logis dan mempertimbangkannya dengan keadaan bangsa ini, saya yakin dana tersebut akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk kepentingan dalam negeri, terutama mengenai hak-hak rakyat. Wajar saja kalau rencana kunjungan ini menjadi sorotan dan dikecam oleh banyak kalangan, terutama rakyat kecil.

Seandainya bangsa kita memiliki pemimpin seperti khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz (salah satu kholifah pada masa pemerintahan Bani Umayyah), dimana pada masa itu rakyatnya kebingungan antara yang satu dengan yang lainnya dalam hal sedekah. Tidak ada satupun yang mau menerima sedekah dari yang lainnya dikarenakan rakyatnya tidak ada miskin, semuanya tercukupi. Akan tetapi, hal ini tidaklah mungkin dikarenakan sangat berbanding terbalik dengan negara kita yang mempunyai begitu banyak kekayaan alam, namun kaum miskin berada dimana-mana. Banyaknya anak terlantar yang semestinya dilindungi oleh negara, akan tetapi hak mereka sama sekali tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan kinerja pemerintah yang kurang efektif dan masih mementingkan pribadi mereka. Seyogyanya pemerintah mau dan mampu mengintrospeksi diri serta tidak memprioritaskan diri sendiri.

Sebenarnya kalau pemerintah hendak belajar etika, tidaklah jauh-jauh sampai ke luar negeri. Bangsa kita mempunyai banyak ulama yang bisa membimbing mereka, memberikan fatwa. Saya yakin para ulama akan senang jika dimintai untuk memberikan wejangan ataupun mengajarkan etika demi kepentingan rakyat. Disamping tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak juga pasti mendapat dukungan dari masyarakat serta kekaguman rakyat terhadap tindakan pemerintah.

jelang ramadhan

AGENDA TAHUNAN PEMERINTAH Dalam beberapa hari lagi bulan suci Ramadhan akan segera tiba, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mulai disibukkan dengan melakukan razia di berbagai tempat. Sasaran razia ini di berbagai tempat prostitusi dan hiburan malam, seperti café dan tempat-tempat mesum lainnya. Aparat keamanan juga tidak luput untuk melakukan razia di hotel-hotel yang biasa digunakan untuk berbuat mesum. Dalam upaya penertiban ini pemerintah harus melibatkan oknum daerah setempat agar razia berjalan lancar. Pemerintah juga tidak boleh memaparkannya kepada publik mengenai jadwal dan tempat-tempat yang akan dirazia. Ini merupakan cara jitu untuk mengurangi banyaknya penyakit masyarakat selama bulan suci Ramadhan. Permintaan pemerintah kepada pemilik usaha malam untuk menutup sementara usaha mereka dibulan suci Ramadhan menjadi perbincangan khalayak ramai. Tidak sedikit pemerintah daerah yang sudah mengeluarkan kebijakan menjelang bulan suci Ramadhan, seperti pembatasan jam operasional tempat-tempat hiburan malam. Hal ini merupakan hak dan wewenang daerah masing-masing karena pemerintah daerah setempatlah yang lebih tahu akan kondisi masyarakatnya. Semua ini sudah menjadi aturan pemerintah yang mau tidak mau harus disepakati oleh semua pihak yang bersangkutan, terutama pemilik usaha malam. Mereka tidak boleh beroperasi selama bulan suci Ramadhan. Apabila ada yang melanggar aturan pasti mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Penertiban ini sebagai bagian dari penegakan peraturan agar masyarakat bisa menjaga keharmonisan antar umat, sehingga situasi di bulan suci ini dapat kondusif, tanpa adanya kejahatan dan tindakan anarkis. Umat Islam juga bisa khusyuk dalam menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadhan. Penulis sendiri kurang setuju mengapa penertiban usaha malam hanya dilakukan setiap menjelang bulan puasa? Ini bisa dikatakan “agenda tahunan”. Seharusnya pihak berwenang bisa lebih efektif lagi dalam mengonsep kegiatan tersebut dengan menambah jam operasional, bukan hanya pada bulan puasa saja tetapi pada bulan-bulan lainnya. Banyak kalangan pelajar yang mendiskusikan permasalahan ini. Seperti yang dikatakan oleh Ujang, teman Penulis, dia kurang setuju dengan adanya penertiban semacam ini (agenda tahunan; red) karena tidak bisa optimal dalam mengurangi kemaksiatan yang semakin merajalela. Ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Penulis mengenai hal tersebut. Meskipun demikian, kita patut berbangga karena upaya penertiban masih ada. Melihat realita yang ada selama bulan suci Ramadhan yang telah kita jalani pada tahun-tahun sebelumnya, ternyata masih banyak kemaksiatan yang terjadi di kalangan masyarakat. Bukan hanya pada malam hari saja, namun juga di siang hari. Tidak sedikit remaja muslim yang yang masih gemar melakukan kemaksiatan. Mereka tidak mengenal waktu untuk menjalani kebiasaan buruk tersebut. Jangan kaget jika kita menyaksikan betapa banyaknya mereka yang melakukan tindakan bodoh ini di saat bulan puasa. Di pagi hari, baik di kota maupun di desa, pergaulan mereka sangat memprihatinkan. Tidak sedikit diantara mereka yang menggunakan waktu tersebut untuk jalan-jalan dengan niat “cuci mata”. Bahkan moment seperti ini dijadikan sebagai ajang pendekatan antar lawan jenis. Walhasil, mereka tidak mendapatkan apa-apa melainkan sia-sia puasanya. Sungguh sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan mereka tentang hukum syariat. Namun juga tidak jarang diantara mereka yang tahu akan hukum-hukum agama bahkan maksiatnya masih berjalan. Mengingat banyaknya kemaksiatan yang terjadi pada bulan Ramadhan, pemerintah harus menindak lanjuti secara keseluruhan. Aparat keamanan tidak hanya melakukan razia di tempat-tempat prostitusi ataupun hiburan malam, akan tetapi di semua tempat dan jalan umum, terutama di waktu pagi dan menjelang berbuka. Hal seperti ini dilakukan agar kesucian bulan Ramadhan tidak ternodai oleh perbuatan maksiat yang bisa memporakporandakan moral bangsa, lebih-lebih umat Muslim itu sendiri. Salah satu hal yang harus kita pikirkan adalah, sampai kapan kondisi itu akan terus terjaga dan tertib jika penertiban hanya dilakukan dalam waktu yang sesingkat itu? Ini artinya ketidaktertiban akan terus terjadi di luar bulan suci Ramadhan. Karena pemberantasan ketidaktertiban yang sudah menjadi kebiasaan tidak mungkin dapat dihentikan dengan melakukan operasi secara kilat. Selain itu operasi juga harus dilakukan secara terpadu dan terencana semaksimal mungkin. Upaya pencegahan harus melibatkan banyak pihak dan harus berjalan secara terus-menerus, tidak hanya dikarenakan bulan suci ini akan tiba. Pemerintah juga harus mencari solusi pasca penertiban agar tidak muncul tindakan anarkis ataupun kemaksiatan yang lain.

moment kemerdekaan

Tak asing lagi di mata masyarakat bahwa 17 Agustus merupakan hari besar kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut, 65 tahun silam merupakan moment paling bersejarah bagi negeri berkembang ini karena merupakan awal dari kebangkitan rakyat Indonesia melawan ganasnya penjajahan Jepang sekaligus menjadi permulaan munculnya revolusi. Semangat juang mereka untuk merebut kembali bangsa yang telah sekian ratus tahun dijajah ini sangat tinggi. Berkat kegigihan dan kobaran api semangat mereka bangsa ini merdeka. Pengorbanan mereka terhadap bangsa ini harus kita tiru.

Terlepas dari semua itu, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-65 masyarakat beramai-ramai memperingatinya. Semangat kemerdekaan tidak akan pudar, oleh karena itu kemeriahan dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI tidak berkurang walaupun di bulan ramadhan. Upacara kemerdekaan tetap berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat berlomba-lomba menghias halaman kampung dan sekitarnya secantik mungkin.

Akan tetapi, kalau kita melihat kondisi bangsa Indonesia seperti sekarang ini sangat memprihatinkan. Indonesia bisa dikatakan belum merdeka secara mutlak, hanya fisiknya yang bebas dari penjajahan. Negeri kita masih dijajah oleh bangsa barat secara politik dan budaya. Hampir semua masyarakat yang ada di Indonesia, terutama kaum muda, mereka tidak sedikit yang pola dan gaya hidupnya mengikuti budaya barat. Anehnya, mereka tidak menyadari akan hal ini. Fakta lain bisa kita saksikan berita di layar televisi yang setiap harinya tidak pernah kosong dari sajian tentang korupsi yang terjadi di belahan tanah air. Bukan hanya tentang penggelapan ataupun perampasan hak rakyat (korupsi), namun juga masih banyak berita lain yang mencemarkan nama baik bangsa seperti, terosis dan tindak kriminal lainnya. Sungguh ironis sekali jika negeri kita akan terus-menerus seperti ini

Sungguh sangat disayangkan jika masyarakat Indonesia terutama orang-orang yang mempunyai kedudukan penting di negeri ini tidak bisa memainkan roda kehidupan yang terjadi selama ini. Mengapa mereka tidak merujuk pada masa silam, betapa susah dan pedihnya merebut tanah air dari genggaman para penjajah.

Kalau kita melihat realita di pemerintahan yang terjadi selama ini, Indonesia masih sangat memprihatinkan.