kunjungan DPR ke Yunani

Belajar Etika Dalam Negeri

Kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada awalnya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada pada masa Yunani. Sejarah intelektual Barat juga selalu dimulai dengan Yunani, lebih tepatnya lagi adalah periode Yunani Kuno. Ini tidak untuk mengatakan bahwa semua ilmu pengetahuan yang bukan berasal dari Yunani adalah inferior. Hampir semua negara yang ada di belahan dunia akhirnya dating untuk mempengaruhi pemikiran barat, tidak terkecuali Indonesia.

Rencana pemerintah Indonesia yang akan mengirimkan anggota DPR untuk melakukan study banding ke Yunani menjadi bahan perbincangan khalayak ramai saat ini. Mereka mendelegasikan beberapa anggota DPR untuk melakukan kunjungan dengan maksud untuk belajar etika. Namun, dikarenakan setiap kunjungan pemerintah (anggota DPR) ke luar negeri tidak membuahkan hasil dan juga tidak terakomodasi dengan riil, maka masyarakat menanggapinya dengan sinis. Belum lagi terselesaikan masalah pembangunan gedung DPR yang baru, akan tetapi pemerintah sudah memunculkan permasalahan- permasalahan baru yang seharusnya tidak terjadi. Pemerintah harus menyadari mengenai hal seperti ini bahwa mengingat banyaknya kontroversi dari pelbagai kalangan.

Baru kemarin kita memperingati setahun rezim SBY- Budhiono yang dinyatakan kurang berhasil dalam menjalankan tugasnya. Banyak dari kalangan mahasiswa yang berunjuk rasa mengenai hal tersebut karena ketidakpuasan mereka dengan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa negara kita masih dalam tataran degradasi.

Seperti yang pernah dikatakan oleh mantan Presiden kita (almarhum KH. Abdurrahman Wahid) bahwa bangsa ini termasuk bangsa yang lemah, bangsa yang penakut. Beliau berkata demikian tentu mempunyai landasan. Terbukti dengan masih banyaknya koruptor yang sampai saat ini masih berkeliaran dimana-mana. Hal ini sudah jelas bahwa keadaan negara kita semakin terpuruk.

Konon, dulu bangsa Indonesia termasuk negara yang dikategorikan kaya dalam segala hal, seperti kekayaan alam dan budaya. Namun, sekarang menjadi negara miskin yang mempunyai banyak hutang. Pemerintah tidak bisa mengatur dan mengolah kekayaan yang dimiliki negara, hal ini disebabkan minimnya ilmu pengetahuan yang ada di negara kita.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap Sunber Daya Manusia menjadi salah satu penyebab kemunduran bangsa ini, terutama dalam segi perekonomian. Mereka masih mementingkan diri sendiri ketimbang memenuhi hak-hak rakyat.

Jika kita melihat keadaan bangsa ini, banyak sekali rakyat miskin dan anak-anak terlantar yang belum terpenuhi haknya. Pemerintah harus memikirkan kembali secara matang mengenai kunjungannya ke luar negeri. Kepentingan dalam negeri masih banyak yang belum terealisasi, belum juga kalau kita menghitung biaya yang akan dikeluarkan untuk study banding tersebut. Bagaimanapun juga pemerintah harus mengatur RAPBN sebaik mungkin dan memanfaatkannya agar tidak sia-sia dalam pengeluarannya.

Sebenarnya, kalau kita berpikir secara logis dan mempertimbangkannya dengan keadaan bangsa ini, saya yakin dana tersebut akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk kepentingan dalam negeri, terutama mengenai hak-hak rakyat. Wajar saja kalau rencana kunjungan ini menjadi sorotan dan dikecam oleh banyak kalangan, terutama rakyat kecil.

Seandainya bangsa kita memiliki pemimpin seperti khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz (salah satu kholifah pada masa pemerintahan Bani Umayyah), dimana pada masa itu rakyatnya kebingungan antara yang satu dengan yang lainnya dalam hal sedekah. Tidak ada satupun yang mau menerima sedekah dari yang lainnya dikarenakan rakyatnya tidak ada miskin, semuanya tercukupi. Akan tetapi, hal ini tidaklah mungkin dikarenakan sangat berbanding terbalik dengan negara kita yang mempunyai begitu banyak kekayaan alam, namun kaum miskin berada dimana-mana. Banyaknya anak terlantar yang semestinya dilindungi oleh negara, akan tetapi hak mereka sama sekali tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan kinerja pemerintah yang kurang efektif dan masih mementingkan pribadi mereka. Seyogyanya pemerintah mau dan mampu mengintrospeksi diri serta tidak memprioritaskan diri sendiri.

Sebenarnya kalau pemerintah hendak belajar etika, tidaklah jauh-jauh sampai ke luar negeri. Bangsa kita mempunyai banyak ulama yang bisa membimbing mereka, memberikan fatwa. Saya yakin para ulama akan senang jika dimintai untuk memberikan wejangan ataupun mengajarkan etika demi kepentingan rakyat. Disamping tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak juga pasti mendapat dukungan dari masyarakat serta kekaguman rakyat terhadap tindakan pemerintah.